Kejari Kabupaten Gorontalo Selamatkan Uang Negara Rp193 Juta Dari Setoran Retribusi

Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, berhasil mengembalikan uang negara berupa setoran retribusi pelayanan pasar dari pedagang ke pengelola Pasar Kayubulan yang tidak disetorkan ke kas daerah senilai Rp193.816.875 pada tahun 2018 silam. Kepala Kejari Gorontalo, melalui Kepala Seksi Intelijen, Santo Musa, SH.MH mengatakan, berdasarkan hasil data yang dihimpun oleh tim penyelidik, ditemukan bahwa sejak April hingga Desember 2018 pihak pengelola tidak menyetorkan restribusi pasar kepada bendahara Disperindag. “Hasil penyelidikan kami, sebagian telah disetorkan atau dikembalikan. Selanjutnya melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menindaklanjuti, guna melakukan penagihan ke pihak pengelola pasar sebelum jatuh tempo sesuai ketetapan BPK RI selama 60 hari atas penyelesaian pembayaran tukar ganti rugi,” ujar Santo, Selasa (3/9/2019). “Alhamdulillah dua hari sebelum jatuh tempo itu habis Datun berhasil memulihkan keuangan daerah. Yang bersangkutan telah melunasi,” sambung dia. Menyambung yang disampaikan Santo, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Adam Hutamansyah, SH, mengimbau agar penyelesaian potensi pendapatan daerah yang menimbulkan kekhawatiran akan hilang atau pun tidak tertagih untuk penyelesaiannya dapat menggunakan instrumen non-litigasi di luar pengadilan melalui jaksa pengacara negara. “Sampelnya salah satu yang berhasil yaitu tuntutan ganti rugi atas Pasar Kayubulan Limboto. Semoga dengan keberhasilan ini akan mendorong keterbukaan pemerintah daerah untuk semakin yakin dan percaya bahwa Kejari bidang Datun hadir membantu memaksimalkan pendapatan daerah, termasuk pajak BPHTB, pajak air/tanah, pakak restoran, pajak hotel, sewa aset daerah kepada pihak ke III, atau pemulihan aset ,” tutur Adam. Ditemui di tempat berbeda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Dewi Masita Usman, membenarkan perihal tersebut. Menurutnya, setoran retribusi pasar itu juga berdasarkan temuan BPK atas pemeriksaan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nama Iwan Gobel sebagai pihak ke-III pengelola pasar. “Sudah tuntas, tidak ada lagi masalah. Total yang disetorkan Rp193.816.875. Pembayaran dilakukan secara bertahap tanpa melewati batas waktu,” terangnya. Menjawab soal keterbukaan pemerintah daerah, Dewi mengatakan bahwa nanti akan segera ada kerja sama dengan Kejari. “Nanti kita lihat mana yang kebal terhadap pajak itu akan kami serahkan kepada mereka,” tegas Dewi. Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan, Syaifudin Abdullah, menambahkan, hasil laporan posisi realisasi pajak daerah untuk capaian triwulan III sampai dengan 16 Agustus 2019 dari jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJ, pajak MBLB, pajak PBB, BPHTB, total target berjumlah Rp25.967.109.857,00. “Sementara target yang harus dicapai di Triwuwan III 75 persen atau Rp19.475.332.392.75, untuk realisasi sampai dengan saat ini Rp16.212.929.863.00, dan sisa yang masih harus ditagih Rp3.262.402.529.75,” tutup Syaifudin.